Kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen melalui di bukanya kran impor ditanggapi dingin oleh Ketua Dewan Pembina APTRI, Arum Sabil. Alih-alih melindungi konsumen hal tersebut nyatanya tidak realistis dalam penerapannya.

Perlu diingat, petani juga konsumen dan produsen. Mestinya pemerintah  bertindak adil. Kalau konsumen harus dilindungi, maka jangan mematikan sumber pangan Indonesia dalam hal ini petani. Yang menjadi pertanyaan kemudian, benarkan pemerintah melindungi konsumen atau sekedar berburu keuntungan impor?

Sebut saja pemerintah melakukan impor 4 juta ton. Di balik itu ada keuntungan Rp 1.000, maka sudah dapat dipastikan keuntungannya Rp 4 triliun. Kalau mau peduli dengan nasib petani, keuntungan Rp 4 triliun itu dapat disisihkan atau dikembalikan kepada para petani, baik untuk mensubsidi harga gula atau paling tidak uangnya digunakan untuk mendirikan pabrik gula baru.

“Persoalannya, di sini kesannya konsumen dibantu namun petani dibantai. Ini salah kaprah. Seringkali pemimpin bilang petani kita tidak punya daya saing, pabriknya sudah tua, tutup saja. Tapi mereka tidak pernah bertanya bagaimana nasib petani,” terangnya saat menjadi salah satu narasumber di FGD Kompas.

Saat ini petani tebu menghadapi anomali iklim basah berkepanjangan. Rendemen atau kualitas tebu ditentukan kemasakan tebu secara optimal. Karena iklim yang basah, akibatnya rendemen kita rendah. Karena rendah, pabriknya juga tidak bisa menggiling secara optimal dan menghasilkan gula yang bagus dan banyak.

Masalah lain yang dihadapi petani, irigasi pengairan banyak yang hancur. Ketika petani butuh kredit tidak bisa didapat dengan mudah. Sementara kita dituntut punya daya saing. Lalu siapa yang melumpuhkan daya saing petani ini.

“ Saya tidak mengatakan pemerintah yang bersalah. Tapi ini tugas pemerintah bagaimana caranya agar petani punya daya saing,” pungkasnya.(FIR_Sekper, CIN_Sekper)