Meskipun 2003, Asean Free Trade Area (AFTA) sudah diberlakukan di sembilan negara, namun Indonesia belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut. Bahkan, untuk produk gula, Indonesia masih menerapkan pajak impor kurang lebih sebesar 25 persen pada tahun 2015. Kasubdit Pemasaran Regional dan Multilateral Direktorat Pemasaran Internasional Kementerian Pertanian, Octa Muchtar menjelaskan ada sepuluh negara yang telah bersepakat untuk memberlakukan AFTA pada tahun 2008. Sepuluh negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Namun, pemberlakuannya dilaksanakan lebih awal, yakni tahun 2003.

Octa menerangkan tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia sehingga mampu menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggotanya.

“Indonesia meminta pengecualian untuk tidak memberlakukan nol persen pajak barang impor, khususnya untuk gula,” kata Octa ditemui di sela-sela Acara The 7^th Bilateral Consultative Meeting Between Indonesia and Thailand on Sugar Tariff in ASEAN, di Hotel The Alana, Surabaya, Kamis (26/11/2015).

Masih menurut Octa, Thailand menginginkan dalam perjanjian bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Thailand, untuk produk gula berlaku surut. Dengan maksud, tahun 2010 pajak impor dari Thailand sebesar 30 persen, turun menjadi 25 persen pada tahun 2011. Begitu seterusnya, hingga 5 persen pada 2015.

"Itu keinginan Thailand. Namun, pemerintah Indonesia belum bisa memenuhinya. Untuk tahun 2015 ini, pajak impor gula masih berkisar 25 persen,” sebutnya.

Saat disinggung apakah pada tahun 2016 Indonesia akan memberlakukan pajak nol persen untuk gula, Octa menjawab hal tersebut sepertinya akan sangat sulit dilakukan, mengingat industri gula tanah air masih berbenah diri.

“Ya, kami belum tahu pasti karena pastinya akan ada pembicaraan lanjutan mengenai hal tersebut di awal tahun 2016,” tandasnya. (Siska, VER_Corcom)