Kebun Kertosari Tandatangani MoU dengan Kejari Jember

Terbit pada Senin, 27 Nopember 2017

Kebun Kertosari gandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember untuk menandatangani  nota kesepahaman atau MoU guna  menangani kegiatan hukum  yang dimiliki unit usaha milik PTPN X, Kamis (16/11).

Pjs. General Manager Kebun Kertosari, L. St. Gomo Tumanggor, SP mengutarakan bahwa sebagai BUMN yang dalam melaksanakan kegatan usahanya terkadang mengalami berbagai masalah hukum yang memerlukan penanganan di luar pengadilan (non litigasi) maupun di pengadilan (litigasi).

“Kerjasama ini diharapkan dapat meringankan Kebun Kertosari terkait  masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi, dan juga Kejari Jember sebagai pengacara negara dapat memberikan bantuan pertimbangan dan tindakan hukum yang harus ditempuh jika memang terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Sementara itu , Kejari Jember,  Ponco Hartanto dalam sambutannya mengatakan bahwa pada dasarnya  Kejaksaan tidak hanya mengangani perkara pidana saja tetapi juga dalam bidang perdata dan Tata usaha Negara sebagaimana Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga berdasarkan Peratura Presiden Nomor 38 tahun 2010 pasal 24 ayat 2  tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dimana disebutkan bahwa lingkup bidang perdata dan TUN meliputi meliputi penegakan hukum, bantuan hukum,pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara,lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Di sisi lain fungsi Kejaksaan sebagai mana pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai jaksa penuntut umum juga dapat bertindak sebagai Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa  khusus atas nama Negara atau pemerintah. Kamipun berharap dengan adanya pendampingan ini berbagai masalah yang dihadapi seperti pengamanan aset dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan kamipun memastikan bahwa pendampingan yang diberikan akan sesuai prosedur hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum baru,” pungkasnya. (CIN_Sekper, FIR_Sekper)

Posted in Berita

Terdapat 0 komentar

Silahkan tambahkan komentar